Yang Gaek Mencontreng Tanpa Gambar

/Yulizal Yunus

Pemilihan Umum Calon Legislatif (Pemilu Caleg) 2014 ini “kabua gambar”. Bukan kabur lagi, memangnya tanpa gambar, pertengkaran nakal si K.Acang dan si Miang. “Betul tuh K.Acang, betul”, tukas si Uyiah. “Kalian ya, benar-benar kacang miang semuanya. Angin berhembus bukannya sejuk, justru menabur miang. Gatal kami semua mendengar kalian”, timpali gaek si Nt.Gatah, disambut ketawa geli orang-orang di kiri kanannya.

Kalau begitu, bagaimana yang “gaek-gaek” itu mencontreng pilihannya?, ungkit si Miang lagi.

“Kan sudah dijelaskan tim sukses dan caleg. Cari di surat suara tingkat kabupaten/ kota, provinsi atau pusat, partainya dan nomor calegnya, lalu contreng nomornya itu”, jelas K.Acang.

“Itu betul. Bagi yang matanya terang. Yang hatinya terang manangkok penjelasan. Yang muda-muda. Yang tidak buta huruf. Kalau yang gaek-gaek bagaimana?”.

“Kan sekarang, tidak ada lagi yang buta huruf”

Jangankan yang buta huruf, buta fungsional saja banyak, sergah Miang.

“Ei... K.Acang. Negeri kita belum bebas tuh buta huruf. Bahkan buta warna saja banyak. Apalagi buta fungsional”.

“Apa itu buta fungsional ?”, tanya K.Acang

“Alaaah itu, pula yang kau tanya. Yang jelas buta fungsional itu, di tengah kecanggihan teknologi informasi ini, ia kehilangan pangana juga tu, bingung dan telmi”.

“Bahasa kau Miang, sudah tinggi pula nih. O ya, yang tak memilih, alias golput itu, buta fungsional juga apa tidak, Miang”.

“Up to you lah– sekehendak hati kamulah K.Acang”, sergah Miang.

“Yang saya pikirkan, yang gaek-gaek tadi. Mato lah kabur plus membaca tak bisa. Siapa yang mau dia pilih atau dicontrengnya. Sepertinya pemerintah ini tak serius mengurus pemilu, berarti juga tak mengurus negara. KPU seperti sia-sia mengurus pemilu. Akibat laporan ABS. Dilapor penduduk sudah 100 bebas buta huruf. Ternyata masih banyak tak bisa membaca. Gambar saja belum tentu bisa membedakannya di antara caleg. Sebab rupo beda dengan baliho. Banyak, rancak baliho dari rupo, kata kawan FR pewarta senior itu. Sadang ada gambar saja sudah kabur, apalagi tak ada gambar.

Si Miang itu masih mete-mete. Pemilu kini hanya mengandalkan angka. Coba, nanti kejadian, yang gaek-gaek datang ke TPS. Ia dibimbing cucu. Ia berkata, mata saya tidak nampak. Tolong pandu saya, katanya kepada Hansip anggota TPS. Oke-lah kalau dipandu kepada yang benar, membela yang benar, memilih yang benar. Kalau tidak? Lalu dipandu kepada yang menguntungkan jagonya. Saat kini banyak pengkhianat. Gimana rasa hatinya si K.Acang?”.

“Kan ada saksi di kalangan kita”.

“Iya-lah kalau ada. Andaikan tidak ada di kalang awak, apa jadinya?”.

“Kalau tak tahu, ya gimana lagi”

“Tentu asal pilih, gimana kualitas pemilu?”.

Kalau begitu ya, kabur gambar itu.

Bukan kabur lagi memang tak ada gambar, kata si Miang cuek dan lari memelas.

Koto Tuo, 9 April 2014

Penguatan Peranan Cadiak Pandai dalam Pelaksanaan ABS-SBK

Oleh: Yulizal Yunus Dt. Rajo Bagindo[1]

Emran Djamal (no 2 dari kiri), Yulizal Yunus (no. 2 dari kanan)

Cadiak pandai mempunyai fungsi meneliti kebijakan pelaksanaan ABS – SBK. Kebijakan itu dalam masyarakat adat Minangkabau adalah fatwa ulama, yang pelaksanaannya diperintahkan oleh ninik mamak. Kalau cadiak pandai tidak meneliti pelaksanaan kebijakan publik (fatwa) itu, masihkah tuduhan bahwa “syara’ dan adat tidak kuat” lagi, hanya dibebankan sebagai kesalahan ninik mamak dan ulama saja?. Justru cadiak pandai jadinya yang tidak berperan. Suatu hal yang istimewa di Minangkabau ada tiga tokoh kunci yang paling bertanggung jawab melaksanakan syara’ dan adat, konsesus dan filosofi ABS – SBK itu adalah funsionaris tungku tigo sajarang dan tali tigo sapilin, ialah ulama, ninik mamak dan cadiak pandai. Ketiganya melakukan sharing fungsi dalam pelaksanaan terpadu agama dan adat: fatwa pada ulama, perintah pada ninik mamak dan teliti pada cadiak pandai.

Tour of Duty Damai

/ Shadiq Pasadigoe

(Dimuat Skh. Singgalang, 12 Maret 2014, Halaman 1)

           

Bupati Tanah Datar

Mutasi atau pindah jenis pekerjaan (tour of duty) dan tour of area (pindah tempat kerja) bagi pegawai adalah satu kemestian dalam sebuah instansi. Namun pelaksanaan sebuah kemestian itu, bagaimana berjalan “damai”, adalah sebuah kemestian pula yang harus dijaga pimpinan. Artinya tour of duty itu tidak berbuntut konflik, internal bahkan meluas menjadi konflik eksternal.

Sungguh pun demikian terjadinya konflik internal meluas menjadi konflik eksternal dan terbuka tidak pula jarang terjadi. Satu di antaranya adalah kasus konflik pemblokiran jalur keluar masuk “TPA Sampah” Air Dingin Padang. Pemblokiran itu dilakukan puluhan warga setempat 30 April 2014 lalu, yang berakibat truk sampah berjejer tertahan dan menawarkan aroma tak sedap yang dapat merontokan “bulu hidung”. Peristiwa itu dilansir media masa, adalah bagian dari reaksi tour of duty lima puluhan pejabat eselon II,III dan IV di Pemko Padang termasuk seorang camat di wilayah setempat 28 April 2014. Fenomena pemblokiran TPA Sampah itu banyak kalangan “menyayangkan” baik unsure eksekutif, legislative maupun beberapa tokoh masyarakat, karena berpotensi menjadi preseden di ujung setiap mutasi nanti, meski aksi ini dapat berakhir dengan cara damai, setelah mengembalikan camat setempat ke jabatan semula.