Komisis X DPR Berguru ke Sumbar
Padang Ekspres • Jumat, 17/06/2011 14:26 WIB • ganda cipta • 255 klik
Padang, Padek–Sembilan orang anggota DPR-RI dari Komisi X yang dipimpin Asman Asnur, mengunjungi Sumbar, Kamis (16/6). Kunjungan tersebut mencari masukan dari sejumlah tokoh masyarakat, tokoh adat, budayawan, seniman, serta akademisi di Sumbar, dalam rangka memperkuat draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Kebudayaan yang kini tengah digodok Komisi X DPR, untuk dijadikan RUU inisiatif dari DPR.
Seandainya RUU tersebut diterima menjadi UU nantinya, salah seorang anggota Komisi X DPR, Raihan Iskandar mengatakan, UU tersebut bukanlah untuk menyeragamkan kebudayaan di Indonesia. Tapi sebuah payung bagi semua ragam kebudayaan di negeri ini.
”Memang banyak orang yang pro dan kontra akan rencana ini. Salah satu ketakutan dari pihak yang kontra adalah akan terjadinya penyeragaman kebudayaan di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Tapi percayalah RUU ini bukan untuk penyeragaman kebudayaan,” tegasnya, usai melakukan audiensi dengan sejumlah tokoh masyarakat, adat, budaya, dan seniman di Gubernuran Sumbar, kemarin.
Pertimbangan utama dari penyusunan RUU Kebudayaan adalah keberagaman budaya di Indonesia. Sebab itulah, dalam menyusun draf RUU tersebut, Komisi X DPR membentuk tiga tim yang mencari masukan dari sejumlah tokoh masyarakat dan akademisi di tiga daerah, yakni Sumbar, Yogyakarta, dan Papua.
Menurutnya, RUU ini merupakan sesuatu yang penting, karena secara umum bangsa ini punya kebudayaan yang besar pada zaman dahulu, yang membentuk karakter bangsa yang bermartabat, sehingga dihargai bangsa-bangsa lain. “Namun sekarang, kebudayaan-kebudayaan kita telah digerus oleh kebudayaan-kebudayaan asing yang masuk tanpa ada penyaringan. Nah, sikap pemerintah dalam hal ini, boleh dikatakan labil dan bahkan terkesan membiarkan itu terjadi,” paparnya.
Dalam penyusunan draft RUU Kebudayaan, Komisi X juga akan membahas semua hal tentang kebudayaan serta produknya yang hadir di tengah masyarakat. Selain itu, akan dibahas juga tentang perlunya dibuat sebuah badan yang menaungi bidang kebudayaan. Sebab, selama ini kebudayaan belum memiliki tempat tersendiri dalam lembaga pemerintahan.
“Sebelumnya Kebudayaan gabung dengan Kementerian Pendidikan. Lalu saat ini bersama Kementrian Pariwisata. Jadi, jika ada masukan-masukan dari berbagai pihak yang menyatakan, bahwa perlu untuk dibuat sebuah lembaga pemerintah yang mengurus khusus mengurusi kebudayaan, maka dalam RUU ini akan kita masukkan hal tersebut,” ujar Raihan.
Sejumlah tokoh masyarakat Sumbar yang hadir pada audiensi tersebut, mendukung rencana dibuat UU Kebudayaan tersebut. Hanya saja, Sekretaris Dewan Kesenian Sumbar, M Ibrahim Ilyas mengingatkan, sebaiknya yang menjadi dasar membuat RUU tersebut adalah apa saja yang menjadi kebudayaan nasional.
“Persoalannya hingga kini, Indonesia belum bersepakat, kebudayaan apa saja di negeri ini yang menjadi kebudayaan nasional atau yang menjadi puncak-puncak kebudayaan Indonesia. Jadi yang pertama sekali dilakukan untuk membuat RUU Kebudayaan adalah mencari kata sepakat, kebudayaan-kebudayaan yang bagaimana dan apa saja yang dijadikan kebudayaan nasional,” tuturnya.
Dia mengusulkan, salah satu yang bisa menjadi sumber untuk mencari dan menetapkan apa yang bisa menjadi kebudayaan nasional adalah hasil dari Kongres Kebudayaan Indonesia yang telah dilaksanakan beberapa kali.
Sementara itu, Perwakilan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar, Yulizal Yunus berharap agar RUU tersebut bisa menjadi wadah dari semua aspek kebudayaan. Baik itu mengatur prilaku maupun produk kebudayaan. Salah satu yang patut dimasukkan dalam RUU itu ialah solusi atas perbenturan hukum adat dengan hukum formal di Indonesia. Perbenturan itu harus ada solusi.
“Bila memang UU itu ada nantinya, solusi terhadap masalah ini harus ada,” jelas mantan Dekan Fakultas Adab IAIN Imam Bonjol Padang itu.
Budayawan Sumbar, Musra Dasrizal mengatakan, Sumbar memang banyak memiliki produk kebudayaan. Namun sampai saat ini belum punya kesatuan identitas. Sebab banyak produk tersebut jalan masing-masing. Tidak beriringan.
”Misal randai di Sumbar punya ciri khas masing-masing. Semoga dengan strategi kebudayaan yang terbaiklah yang akan jadi identitas,” tukasnya. (*)
Posting Komentar