Pemerintah Berutang pada Sumpurkudus

Oleh Yulizal Yunus

Dosen fakultas Ilmu Budaya/Adab IAIN Imam Bonjol

Padang Ekspres • Kamis, 18/04/2013 12:28 WIB • 376 klik

PDRI (1948-1949) da­lam mempertahankan ke­mer­dekaan Republik Indonesia, menyisakan utang pada Sumpurkudus, khusus pada Halifah Dt Pa­duko Rajo, diukur sekarang ratusan juta. Utang itu dijan­jikan harus dibayar dalam surat per­nya­taan Mr Sutan Mohammad Rasjid, mantan Gubernur Militer Sumatera Barat dan Tengah merangkap Menteri Keamanan/Menteri Sosial, Pembangunan, Pe­muda dan Perburuhan PDRI,  tertanggal 24 Oktober 1974 sebesar Rp 50 juta.

Ketua Yayasan Rajo Ibadat, Drs Azwir Maaruf Dt Sirajo, menyebut utang itu belum diba­yar pemerintah, mudah-mu­dahan pemerintahan tak mung­kir janji.

Fungsi Pemerintahan Da­ru­rat Republik Indonesia (PDRI) dalam penye­leng­gara­an peme­rintahan Republik Indonesia amat besar. Boleh disebut PDRI-lah yang menye­lamatkan roh kemerdekaan NKRI yang di­prok­lamirkan 17 Agustus 1945, meskipun ber­geril­ya keluar masuk hutan menggendong radio peme­rintah dan diburu Belanda. Pe­merintahan semen­tara PDRI (22 Desember 1948–13 Juli 1949) ini dibentuk dan dipim­pin Sjafroeddin Prawira­negara yang sekarang sudah dinya­takan sebagai pahlawan bang­sa. Pembentukan PDRI ini berdasarkan mandat sebagai hasil rapat kenegaraan pasca-Presiden Soekarno dan Wap­res Hatta ditangkap Belanda 19 Desember 1948.

Dalam pelaksanaan PDRI untuk membela ketahanan na­sio­nal (tannas), memper­ta­han­­kan identitas, integritas dan keberlanjutan NKRI,  Na­ga­ri Sumpurkudus, Keca­ma­tan Sum­­purkudus, Kabu­paten Sa­wahlunto/Sijunjung, Su­matera Barat menempati po­sisi pen­ting. Di nagari ber­pen­duduk yang kuat adat dan agama ini, pernah dise­leng­garakan kon­ferensi (sidang kabinet semen­tara) membi­carakan Perse­tujuan Roem Royen di Hotel Des Indes Ja­karta dipimpin Merle Coch­ran. Delegasi Belan­da dipim­pin Dr J H van Royen anggota Mr N S Blom, Mr A Jacob, Dr  J J van der Velde, serta empat orang penasihat. Delegasi In­do­nesia diketuai Mr Moh Roem dan wakil Mr Ali Sastroamidjojo dengan ang­gotanya dr Leimena, Ir Djuan­da, Prof Dr Mr Supomo, Mr Latuharhary disertai lima orang penasihat. Persetujuan Roem-Royen ini penting bagi penga­kuan kedaulatan RI kem­bali pada Konferensi Meja Bun­dar, 27 Desember 1949.

Dalam Surat Pernyataan Mr St M Rasjid tadi disebutkan bahwa pelaksanaan konferensi PDRI di Sumpurkudus bekas Kerajaan Rajo Ibadat Minang­kabau itu, Halifah Dt Paduko Rajo (mertua Prof Dr Syafi’i Maarif) dulu seorang kaya yang membantu memfasilitasi pem­bia­yaan dengan harta ben­danya sendiri. Tidak saja dana pem­biayaan konferensi, tetapi juga membiayai 200 prajurit dan pembesar PDRI, kabinet serta pengawal Mobrig yang ber­markas di rumahnya ketika itu. Fasilitas yang diberikannya di antaranya 100 ekor sapi dan kerbau, 100 ton beras, 100 ton gambir, belum dihitung kebu­tuhan pokok lainnya.

Utang itu bagi negara kecil, bagi warga dan nagari Sum­purkudus cukup besar. Ketika Halifah Dt Paduko Rajo ber­umur 70 tahun, ia dalam kea­daan sakit-sakitan. Pejuang ini membutuhkan biaya pengo­batan. Halifah memberi surat kuasa kepada anaknya Nasar Halifah untuk mengurus piu­tang­nya kepada pemerintah, seperti yang dijanjikan Mr St Mohammad Rasjid, Rp 50 juta (1974). Namun belum berun­tung, sampai hari ini belum diselesaikan pemerintah. Baik masyarakat maupun nagari, kata Drs Azwir Maaruf Ketua Yaya­san Rajo Ibadah Sum­purkudus, kiranya pemerintah di samping menyantuni ke­luar­ga Halifah Dt Paduko Rajo, juga mening­katkan bantuan perbai­kan mo­numen Bela Ne­gara PDRI di Sumpurkudus, di sam­ping situs sejarah dan warisan budaya lainnya di nagari ini.

Melihat fisik situs sejarah nagari bekas Kerajaan Rajo Ibadat ini, terkesan sekali me­mer­lukan peningkatan perha­tian khusus dan fasilitasi/ban­tuan untuk merehabilitasinya oleh pemerintahan. Tim “Pa­dang Ekspress Group” (“Pa­dang Today” dan “Padang TV” termasuk Majalah Mi­nang­kabau SAGA-PT Minang Alammedia Nusanatara) me­nga­dakan kun­jungan jurna­listik dan peduli situs sejarah ke Sumpurkudus, 26 Maret  2013. Kunjungan dipim­pin Sutan Zaili Asril, Presiden Direktur Padang Ekspres dan saya menyertainya sebagai Pe­mim­pin Redaksi SAGA, serta tokoh nagari Prof Sabiruddin Juli dan Ketua Yayasan Rajo Ibadat Azwir Maaruf. Kun­ju­ngan disambut wali nagari Sum­purkudus dan ninik ma­mak nan 34, serta masyarakat di kantor wali nagari.

Zaili berpendapat, nagari bekas kerajaan ini dapat mem­ber­dayakan dirinya dan me­nye­barkanluaskan kekayaan sejarah dan budaya Minang­kabau di sana. Tidak mesti hanya me­nung­gu pemerintah, tetapi de­ngan member­daya­kan kemam­puan nagari dan rantau yang ada. Tidak perlu besar-besar, cukup dimulai dari yang murah tapi meriah. Misalnya dalam waktu dekat dapat membuat buletin, dan blog khusus Sum­purkudus dengan menyertakan pelajar SMA. “Padang Ekspres Group siap membantu melalui Pa­dang Today membuatkan blog-­nya dan melatih SDM pela­jar, dengan cara Sum­purkudus mengirim pelajar ke Padang Today,” kata Zaili.

Nagari Sumpurkudus ini kaya dengan situs-situs sejarah dan budaya. Situ-situs ini pen­ting dan berharga di nagari ini sebagai aset nasional. Kare­na­nya, dipandang perlu segera mendapat pemugaran dan reha­bilitasi pemerintah dan pening­katan perlindungan, penyela­matan, pelestarian peninggalan kepurbakalaan oleh Balai Peles­ta­­rian Cagar Budaya. Di anta­ra­nya yang terpenting di sam­ping Mo­numen PDRI, Balai Adat La­buah Gajah, Menhir dan Ma­kam Syeikh Ibarahim, Ma­kan Sultan Alif Rajo Ibadat, Masjid Rajo Ibadat, Candi Tanah Bato.

Ada harapan besar ma­sya­rakat warga Nagari Rajo Ibadat ini. Wakil Ketua Panitia Mo­numen Bela Negara Sumbar Tuanku Bagindo M Leter, me­nyebutkan dalam minggu ini Sumpurkudus akan dikun­jungi Ketua Panitia Monumen Bela Negara Muslim Kasim Dt Sinaro Basa, Wakil Gubernur Sumbar beserta rombongan. Disebutkan akan memugar monumen PDRI Sum­pur­ku­dus ini seperti di daerah lain yang menjadi basis sejarah PDRI. Sebuah janji, kiranya tak mungkir. (*)