Padang Ekspres • Jumat, 24/05/2013 11:29 WIB • Redaksi • 348 klik
Padang, Padek—Progress pembangunan ekonomi Sumbar mengalami kemunduran pasca era Reformasi. Sebelum Reformasi Sumbar berada di posisi ke-3, namun peringkat Sumbar anjlok ke posisi enam usai Reformasi. Posisi Sumbar disalip Provinsi Aceh, Lampung dan Sumatera Selatan. Kecilnya alokasi dana dikucurkan pusat ke Sumbar menjadi salah satu penyebab melorotnya Sumbar.
Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif President Institute Muhammad Rahmad di redaksi Padang Ekspres, kemarin (23/5). ”Sebelum reformasi, pembangunan ekonomi di Sumbar sangat pesat. Kita berada pada peringkat ketiga setelah Sumut dan Riau. Sekarang kita justru berada pada peringkat keenam,” ujar calon anggota DPD RI tersebut.
Dia menyebutkan, pascaotonomi daerah jumlah desa di Sumbar menjadi relatif sedikit. Totalnya, sebanyak 1.033 desa/nagari. Sedangkan Aceh 6.491 nagari/desa, Sumut 5.876 desa/ nagari, dan Sumsel 3.205 desa/nagari. Setiap nagari mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah pusat.
”Dengan pola bantuan seperti itu, jelas sangat merugikan bagi. Apalagi Sumbar merupakan provinsi ke-4 memiliki jumlah penduduk terbanyak setelah Sumut, Lampung dan Sumsel. Tingkat pengangguran Sumbar sebesar 6,5 persen, dan berada posisi ketiga tertinggi di Pulau Sumatera,” ujar mantan Staf Khusus Presiden ini.
Begitu juga upah minimum provinsi (UMP) Sumbar. Menurutnya, jauh lebih kecil dibanding Aceh, Sumut dan Riau. Bahkan, jumlah sekolah di Sumbar juga kalah dibandingkan daerah lainnya. Sumbar hanya menduduki peringkat ke-5 di Sumatera. ”Ini kan sangat kita sayangkan. Begitu banyaknya, Sumbar tertinggal dalam berbagai hal,” ucapnya.
Sarana kesehatan di Aceh dan Sumut, menurutnya, juga jauh lebih banyak dibanding Sumbar. Di mana, rumah sakit di Sumbar hanya berjumlah 45, puskesmas 250, dan puskesmas pembantu 623. Kondisi ini kotras dengan Aceh memiliki 53 rumah sakit, 322 puskesmas dan 863 puskesmas pembantu. Sedangkan Sumut memiliki 171 rumah sakit, 535 puskesmas, dan 1.751 puskesmas pembantu.
Selain itu, dari segi infrastruktur jalan Sumbar juga jauh tertinggal dibanding daerah lain. Sumbar hanya memiliki 1.213 km jalan negara dan 1.154 km jalan provinsi. Sedangkan Sumut memiliki 2.250 km jalan negara dan 2.752 km jalan provinsi. Sementara Provinsi Aceh memiliki 1.803 km jalan negara dan 1.702 km jalan provinsi.
”Malah, saat ini kita hanya diberikan anggaran perawatan saja. Jadi, mana ada pengembangan jalan baru di Sumbar. Atas dasar diskriminasi itulah, saya merasa terpanggil berjuang demi masyarakat Sumbar mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI dari Sumbar,” ujarnya.
Mantan Staf Kedutaan Besar RI di Singapura tersebut merasa tergelitik atas diskriminasi pusat terhadap masyarakat Sumbar. Sebagai putra daerah, ia merasa terpanggil memperjuangkan agar masyarakat Sumbar mendapatkan hak sama dengan daerah lain. Dengan menjadi anggota DPD RI, dia merasa memiliki peluang berbuat lebih banyak untuk daerah.
”Inilah esensi DPD. DPD harus berani mempersoalkan kesenjangan pembangunan ini. Saya rasa keliru jika DPD harus berebut dengan DPR RI soal pembahasan anggaran. Legitimasi DPD jauh lebih tinggi dibanding DPR RI, karena mereka dipilih langsung oleh masyarakat, dan jumlah masyarakat memilihnya pun jauh lebih banyak dari anggota DPR RI,” ujar Doktor Ilmu Komunikasi Politik Universitas Sahid Jakarta.
Komisaris PT Bumi Champago tersebut mengatakan, tugas DPD adalah menjaringan aspirasi masyarakat untuk dibawa ke tingkat pusat. Dia berpendapat, DPD tak perlu harus ada kantor di daerah. ”Fungsi DPD mengkoordinasikan program-program pusat dilaksanakan di daerah. DPD harus menjadi mata-mata bagi daerah. Tentunya, tujuannya untuk hal positif,” ujar Magister Manajemen Universitas Krisnadwipayana Jakarta ini.
Bersinerginya DPD dengan DPR RI asal Sumbar, dia yakin menjadi sumber kekuatan mendorong pembangunan ekonomi di Sumbar. ”Ini tidak akan terjadi jika seluruh pihak tidak saling bahu-membahu, ” ujarnya.
Dosen IAIN IB Prof Yulizal Yunus hadir pada kesempatan itu mengatakan, sudah saatnya ada perubahan cara pikir dari tokoh-tokoh Sumbar di kancah nasional.
”Jangan berpikir apabila kita melakukan sesuatu, hasilnya akan bisa kita dapatkan hari ini. Pikirkan untuk ke depan. Seluruh tokoh Sumbar harus sama-sama berjuang untuk itu,” ucapnya.
Kedatangan rombongan calon DPD RI Muhammad Rahmad ke redaksi Padang Ekspres disambut Pimpinan Redaksi Padang Ekspres Montosori, Wakil Pimpinan Redaksi Bidang Liputan Heri Sugiarto dan Koordinator Liputan Sanny Ardy. (ayu)
Posting Komentar